Bima, Peloporntb.com - Pasangan IMAN yang menunggangi PKS tidak lebih dari fasilitas politik Gubernur NTB untuk membangun bergaining politik dengan petahana. Kata IMAN adalah singkatan personifikasi Irfan-Herman. Bukan IMAN dalam pengertian fasilitas moral dalam beragama.
Herman Edison sejak awal telah bersikap inferior terhadap petahana sebagai orang yang siap dipinang sebagai wakil. Hal yang sama juga terjadi pada Doktor Hermawan mantan Caleg DPR RI dari PKS yang menelan kekalahan pada pemilu legislatif tahun 2019.
Baik Herman Edison maupun Doktor Hermawan menempatkan Gubernur NTB sebagai simpul yang bisa memutuskan nasib politik mereka dalam pilkada Bima. Artinya Herman Edison & Hermawan tidak otonom menentukan sikap politik.
Ketiadaan otonomi menentukan sikap politik adalah potret mereka sebagai orang baru betapapun mereka dinyatakan sebagai Doktor maupun pengusaha. Orang yang tidak otonom identik dgn kehilangan sikap yang utuh.
Maka IMAN sebagai tagar Herman bersama Irfan adalah fasilitas politik untuk menggoda arus bawah dengan menunggangi "iman" sebagai bahasa moral. Artinya mereka bisa menjadi orang yang tidak bermoral.
Kosa kata IMAN sebagai fasilitas politik Irfan-Herman tidak bisa dipisahkan dengan Doktor Zul Gubernur NTB ketika PKS dipandang koheren dgn Doktor Zul dan hubungan emosional Herman Edison dengan Doktor Zul yang cukup lama dalam relasi bisnis maupun sosial.
Dibanyak kesempatan Herman Edison sering mengatakan bahwa ia diajak Gubernur ikut dalam kontestan Pilkada Bima. Itu artinya Herman Edison memperjelas bahwa "saya hadir dlm pilkada karena Doktor Zul".
Keengganan petahana membuka lebar pintu buat Herman Edison adalah jawaban psikologis bahwa petahana tidak melihat Doktor Zul sebagai ancaman, juga tidak melihat Herman Edison sbg sosok yang punya aurah mempengaruhi siklus political game.
Gabungan Irfan-Herman Edison menunganggi PKS adalah cipta kondisi menggertak petahana agar petahana sudi menerima PKS sbg Wakil. Pada titik itu, keseriusan paket Irfan-Herman Edison yang disingkat IMAN hanya bualan semata jika petahana terpaksa menggandeng Herman Edison karena kepejitan posisi politik petahana mendapatkan dukungan partai di luar Golkar.
Perilaku politik kader PKS sebagai partai yang berbasis Islam kerap melawan nilai kejuangan PKS sebagai partai ummat sehingga idealisme kader dan idealisme PKS kerap dipertaruhkan. Pragmatisme politik kekuasaan selalu saja menabrak moral dan idealisme partai. Akibat ambisi kekuasaan yang tidak terkontrol, apa saja menjadi boleh termasuk beralibi atas nama IMAN sebagai market.
Titik balik ketimpangan perilaku politik PKS sudah terbaca sejak Ketua Umum PKS terjerat dalam skandal korupsi maupun dugaan-dugaan skandal sex kader PKS.
Tapi harus diakui, PKS kembali memperlihatkan taringnya setelah PKS memperoleh suara signifikan dalam pemilu secara nasional tahun 2019. Itu juga pukulan bagi kader PKS yang tergalang dalam Ormas GARBI.
Tetapi dalam konteks Bima, PKS bukan partai tengah yang punya akar historis yang kuat baik secara ideologis, politis, dan sosiologis, sehingga dari pilkada ke pilkada tidak mampu menjadi poros konsolidasi bagi lahirnya pemimpin alternatif ditengah kemurungan nasib publik yang tak jua selesai. PKS hanya mengekor dalam ruang konsolidasi kekuatan politik lain.
Demikian juga dengan sosok Doktor Zul yang saat ini menjabat gubernur. Dia bukan tokoh sentral yang mampu menjadi jembatan titik temu perbedaan yang ada khususnya masyarakat Bima dan Dompu. Bahkan dalam Pilkada Propinsi, nilai jual Doktor zul sangat kecil di wilayah Kabupaten Bima, Kota bima, Kabupaten Dompu, dilihat dari stastik peroleham suara dalam pilkada Propinsi NTB beberapa tahun yang lalu.
Dengan demikian, orang bima sangat lapang dan terlatih berantam dari dalam rumahmya tanpa harus melukai saudaranya yang berbeda dengannya. Ini bukan persoalan primordial kultural semata tetapi lebih dari kesadaran orang bima memenangkan harga diri daerahnya dengan menyiapkan suasana kompetisi yang tajam diantara mereka dengan menolak pihak luar menunggangi lapangan mereka. Ini sekaligus peringatan positif agar Gubernur membangun NTB sesuai visi,misi, program serta janji-janjinya.
Muhamad yogi SH, (PB-01)