Bima, Peloporntb.com - Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Bima Jakarta (FKMBJ) meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bima harus melakukan transparansi penggunaan anggaran terhadap untuk penanganan dan pencegahan Virus Corona (Covid-19).
Tidak sedikit tindakan korupsi yang pernah terjadi dengan memanfaatkan situasi darurat kebencanaan. Maka dalam pengelolaan anggaran Covid-19 yang jumlahnya jauh lebih besar dari penanganan bencana yang pernah terjadi itu harus diantisipasi dan diawasi secara maksimal.
Pemerintah setempat telah mengalokasi anggaran sebesar Rp 50-70 miliar yang cair dari pemerintah pusat, sehingga dikuatirkan akan terjadi tumpang tindih dan rawan korupsi, karena penggunaan dana tersebut akan dilakukan sesuai keinginan masing-masing pihak.
“Dalam hal ini perlu ada transparansi anggaran karena keleluasaan ruang penggunaan anggaran yang diberikan itu rawan disalahgunakan atau dikorupsi. Untuk itu pemerintah setempat harus membuka informasi anggaran seluas-luasnya kepada masyarakat,” kata Fiqri selaku Ketua FMBJ kepada media Peloporkrimsus.com, Kamis (23/04/2020).
Menurutnya, sebagai langkah dalam mencegah penumpang gelap dalam pelaksanaan anggaran Covid-19 yang besar tersebut, maka perlu diantisipasi dengan strategi pencegahan dan pengawasan yang mamadai.
“Saya pikir gampang kok, ikuti saja alur yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Kecuali ya jika Pemkab atau DPRD Kab. Bima emang mau macam-macam sama dana tersebut,” ujarnya.
Fiqri menambahkan, Pemerintah Kab. Bima juga harus merancang program dan kegiatan yang terukur dan efektif dalam rangka penanganan Covid-19, baik dalam rangka pencegahan, penanganan pasien dan pemberian bantuan masyarakat terdampak pandemi ini.
Selain itu, mempublikasikan informasi anggaran secara detail terkait program, kegiatan beserta anggarannya kepada publik secara luas melalui saluran informasi yang mudah diakses, seperti website, agar semua pihak dapat melakukan pengawasan atas kinerja penanganan Covid-19.
“Pada prinsipnya saya mendukung pemerintah setempat untuk mengalokasikan anggaran yang maksimal untuk penanganan Covid-19 ini, hal itu melihat situasi penyebaran virus yang semakin tinggi dan dibeberapa kabupaten/kota telah ditetapkan zona merah penyebaran Covid-19,” katanya. (PB-01)