Bima, Peloporntb.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima, Firdaus SH menyoroti terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos) Pemprov NTB, JPS Gemilang, JPS Bima Ramah bagi masyarakat terdampak Covid-19 di berbagai desa yang ada di kabupaten bima. Pasalnya penyaluran ini dinilai masih tumpang tindih dan tidak tepat sasaran.
Anggota DPRD kabupaten bima dari Fraksi PDIP mengaku jika melihat data penerima JPS Bima ramah, JPS Gemilang melalui Dinas Sosial kabupaten bima masih banyak yang belum jelas dan tumpang tindih antara data penerima PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Menurut Firdaus, "Ini banyak sekali kami temukan terjadi di lapangan para penerima yang sudah dapat dana dari PKH, maupun BPNT dan BLT dapat lagi di JPS. Semestinya hal ini tidak boleh terjadi," tutur Firdaus SH, kepada media ini, selasa (26/5/2020).
“Persoalan data penerima JPS Bima ramah, JPS Gemilang dan BLT ini harus segera ditindak lanjuti Pemda bima dan pemprov NTB, saya khawatir jika masyarakat tidak kebagian bantuan akan melampiaskannya ke pemerintah desa ini kasian kadesnya,” jelas Firdaus SH.
Firdaus SH menilai, saat ini semua bantuan yang bersifat sosial rawan menjadi konflik dan masalah kecemburuan sosial. Karena itu ia mendorong pemerintah segera melakukan evaluasi. Ia juga meminta para kepala desa menjalankan tugas penyaluran bantuan sosial sesuai dengan aturan berlaku.
“Kita berharap pemerintah provinsi NTB, kabupaten bima dan desa dapat mengantisipasi jika ada gejolak di masyarakat dari pembagian bantuan sosial pandemi Covid-19, seperti kericuhan yang sudah terjadi di beberapa Desa yang ada di kabupaten bima" tutupnya. (PB-01)