Bima, Peloporntb.com - Lembaga swadaya masyarakat, Koalisi pemuda anti korupsi Kompak NTB mengungkap adanya pendataan bermasalah pembagian BST pusat,tudingan tersebut dialamatkan pada Dinas Sosial Kabupaten Bima yang dinilai tidak melakukan verifikasi data yang sebelumnya dipakai.
Syamsul Rizal menjelaskan, temuanya beberapa desa ada penerima bantuan keluarga yang masih mampu apa itu lucu pendataannya, sedangkan yang ekonomi menengah kebawah masih banyak yang belum dapat hal itu Sesuai investigasi KOMPAK ujarnya Sabtu (23/05/20).
Kata dia,selain mendapatkan bantuan BST, ini juga ada yang dapat program keluarga harapan (PKH). Sedangkan aturan tidak dibenarkan untuk mendapat dobel,dia menduga ada permalasahan yang janggal dalam pendataan sesal Rizal Ketua LSM Kompak.
Dikatakannya, data 2012 dikirim Kemensos dilakukan evaluasi, dan verivikasi,Validasi ulang oleh Pemdes. Kenapa Dinas Sosial tidakmelakukan revisi.
"Kami menduga program JPS Bima Ramah, JPS Gemilang, NTB, Bantuan sosial tunai (BST) dari kemensos RI, lalu Bantuan langsung tunai (BLT) lewat dana desa, belum lagi BNPT, serta PKH yang telah lama program ini banyak yang mendapat dobel,"ungkapnya.
Menurutnya,berbagai bantuan jika dilakukan pendataan dengan baik, maka akan banyak manfaat nya untuk warga miskin.jelas dia.
Dirinya berharap, agar pemerintah melalui Dinsos agar mendata dengan baik, agar bantuan merata,apabila tidak dituntaskan dengan baik kami akan melakukan gelombang unjuk rasa timpal Rizal . (PB-06)