Kota Bima, Peloporntb.com - Direktur eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM LPPK-NTB) Lembaga Pemantau Pengawasan Korupsi, Akbar S.Ikom menyoroti penyaluran bantuan sosial (Bansos) dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) di kota bima. Diduga penyeluran Bansos tersebut masih menggunakan data tahun 2015.
“Seharusnya penyaluran BLT untuk warga yang ekonominya terdampak pandemi Covid-19 itu tepat sasaran, ada warga yang mampu dapat BLT, ada juga warga yang sudah meninggal masih ada data penerima BLT, ini kan data ngaco,” ungkap Direktur Eksekutif LSM LPPK-NTB, Akbar S.Ikom Sabtu (6/5/2020).
Akbar mengatakan, BLT yang dikeluarkan oleh Kemensos RI melalui Dinsos Kota bima diduga keras masih menggunakan data lama, akibatnya, ada warga yang mampu yang dapat BLT.
“Harus diupdate data itu, harus pakai data terbaru agar yang berhak bisa mendapatkan” tegas Akbar.
Ketua Cabang LSM LPPK-NTB kota bima menambahkan, Kinerja Dinas Sosial Kota bima gagal menangani BLT Covid 19.
"Sebagai kontrol sosial, saya minta Dinsos Kota bima untuk melakukan verifikasi kembali terkait data penerima BLT dampak Covid-19 ini di lapangan" Jelasnya.
Kepala Dinas Sosial Kota Bima, Drs.H.Muhidin MM BLT mengatakan, Sebagian anggaran BLT sudah masuk di No rek masing-masing penerima BLT berdasarkan info dari kemensos RI sejumlah 1.425 BLT Kota bima.
"Sudah langsung di caikan sejak tanggal 27 April 2020 sesuai laporan kemensos RI dan tidak ada verifikasi data" ungkap Kepala Dinas Sosial Kota Bima, Drs.H.Muhidin MM. (PB-01)