Bima, Peloporntb.com - Polemik persoalan ketidak transparansinya proses pendataan Bantuan sosial Tunai (BLT) yang bersumber dari kementrian sosial RI didesa roka kecematan Belo, Kabupaten Bima, dinilai tidak tranparan. Hal ini disampaikan oleh Salahudin. pasalnya dalam pendataan nama-nama masyarakat penerima bantuan tersebut tidak mengutamakan prinsip Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif.
Salahuddin mengatakan, Ketidak transparansinya Pemerintah desa dalam pendataan nama-nama masyarakat penerima bantuan sosial tunai (BST) didesa roka, diduga kuat ada unsur nepotisme dan PNS juga terdata sebagai calon penerima bantuan sosial tersebut.
"Berdasarkan pantauan kami dilapangan tidak berjalan sesuai dengan kenyataan, dimana dalam pendataanya banyak PNS yang terdata oleh pemerintah desa,"ujar pemuda kelahiran desa Roka ini, pada media peloborntb-com melalui via WhatsApp, Rabu, (20/5/2020)
Kata dia, seperti yang keketahui,tujuan dari bantuan sosial tunai (BST) untuk mengantasi kemiskinan,memajukan perekonomian masyarakat desa dan memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan ditengah krisis ekonomi global dimasa pandemi Covid-19.
Menurutnya, Bupati Bima dan Camat Belo harus mensosialisasikan kepada seluruh aparatur desa khususnya,Kepala Desa agar lebih transparan.bila perlu tempelkan nama-nama masyarakat penerima bantuan ditempat umum dengan menggunakan spanduk,sehingga masyarakat dapat mengawasi langsung proses penyaluran bantuan.
"Pemerintah desa Roka harus tranparan terhadap nama-nama masyarakat penerima manfaat agar kami juga bisa ikut mengawasi, untuk menghindari adanya masyarakat yang menerima dobel bantuan,"tandasnya.
Ditambanya, dalam upaya mengantisipasi adanya Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kami meminta kepada Bupati, Dinas sosial Kabupaten Bima dan Camat Belo untuk lebih selektif lagi dalam menerima proposal pengajuan daftar nama masyarakat penerima BST, yang disampaikan oleh seluruh Kepala Desa.bila perlu bentuk tim khusus yang bertugas melakukan ferivikasi dan falidasi,"tegas Salahuddin yang juga mahasiswa STISIP Mbojo-Bima ini.
Hingga berita ini diturunkan pemerintah desa Roka masih berusaha dikonfirmasi untuk meminta klarifikasi. (PB-05)