Bima, Peloporntb.com - Hutan gundul dianggap kejahatan rakyat padahal aparat tidak bertindak.
Hutan gundul rakyat dituduh padahal pembukaan jalan di area hutang lindung juga adalah kejahatan.
Kejahatan itu bisa dilakukan oleh kekuasaan yang berkonspirasi dengan perusahan pemilik modal yang diduga merencanakan membuka lahan tambang dengan mengorbankan hutan. Kenapa aparat tidak menyelidiki itu? Harusnya pemangku kepentingan daerah TK 1 maupun Tingkat II harus dimintai keterangan oleh aparat berwajib.
Tiba musim hujan, Hutan menjadi tertuduh padahal para pelaku tak tersentuh hukum.
Banjir mengepung warga dianggap hutan gundul biang dari itu dan larangan pengusaha membeli jagung dari hasil hutan juga dilarang.
Melarang membeli jagung warga bukan solusi. Tapi memeriksa pemangku kepentingan daerah haruslah menjadi solusi.
Saatnya aparat memeriksa tanah-tanah yang dikapling para pejabat di Hutan Rimba itu.
Darimana mereka menguasai lahan di rimba hutan itu? Dengan cara apa mereka menguasai? Bila itu dasarnya peralihan hak, hak itu dari siapa dan bagaimana status hukum kepemilik itu? Dugaan kejahatan atas nama jabatan potensial besar disitu.
Aparat yang diam, penguasa mengutamakan investor, tapi rakyat yang selalu dihakimi.
Bukankah kekuasaan bertugas mentertibkan semua itu? Lantas mengapa pemangku kepentingan diam dengan melempar tuduhan pada rakyat sebagai biang penggundulan Hutan?
kita yg petani jadi sasaran Bulian kalau ada banjir Padahal petani itu bukan profesi yg hina, tapi merusak hutan itu adalah kejahatan. Kita bisa melihat bersama dengn terang kalau ada perusahan besar yg merusak hutan di kecamatan parado Di Atas Hutan Lindung..
Kabupaten Bima, kota Bima, Dompu dan Sumbawa Mengalami banjir?? Lantas mau salahkan Rakyat, Kalian Lupa Tanggung jawab soal melindungi warga itu adalah tugas negara, lantas Negara Mau mengalah kan Rakyat, otak kalian hanya menjadikan rakyat kambing hitam ketika ketidakmampuan kalian dalam mengelola Sistem Pemerintah dengn baik, Krn Pemangku kebijakan hanya di sibuk ka dengan urusan elit dan Pengusaha dan mengabaikan soal2 Rakyat. (PB-01)
Penulis : Fikri ketua LMND WILAYAH NTB.