 |
| Sikapi Infrastruktur Jalan Foto : Agus PeloporNTB |
Bima, PeloporNTB.Com - Mahasiswa yang terhimpun di Laskar Terpelajar Donggo-Soromandi (LTDS) menyoroti rusak parahnya jalan diberbagai Desa di Kecamatan Donggo, dengan mengusung aksi unik memajang baliho dan menanam pohon pisang di jalan raya yang rusak Rabu (19/5/21) di Desa O'o.
Dalam aksinya, LTDS memblokade jalan dengan memasang baliho besar bergambar Bupati dan Wakil Bupati Bima yang disandingkan dengan potret kerusakan jalan. Dalam baliho itu, LTDS menulis "Selamat Datang di Negeri Seribu Lubang" dengan rangkaian aksi yang unik lainnya, menanam pohon pisang dan menggantungkan gambar anggota DPRD Dapil III pada pohon pisang tersebut, serta memadati jalan rusak itu dengan dengan meja dan kursi sembari melakukan ngopi santai, layaknya lokasi pariwisata.
Murad Fadirah menyatakan bahwa aksi itu dipicu bobroknya Pemerintah Kabupaten Bima menangani kebutuhan masyarakat.
"Jalan di Desa O'o, Kala, Kamunti dan Ndano Nae dipadati kerusakan diberbagai ruasnya selama bertahun-tahun. Bupati dan Wakil Bupati bima tidak pernah merespon. Padahal 2020 lalu, kondisi jalan yang sangat parah ini, pernah dilewati mereka saat kunker." ujar mahasiswa kelahiran Desa O'o ini.
Menurutnya, Pemkab Bima tidak punya kepedulian sama sekali melayani kebutuhan dasar masyarakat Donggo. Pemkab berkesan tidak punya itikad baik memimpin daerah dan memastikan masyarakat tidak dilanda kecemasaan saat beraktifitas sehari-hari.
"Bagi kami, jalan yang bagus, indah, dan layak hak semua masyarakat bima yang bukan hanya penting untuk aksebilitas ekonomi, politik, dan budaya. Melainkan penting untuk kemanusiaan. Tidak perly jadi pemimpin, cukup jadi manusia, maka akan berempati pada kondisi masyakat yang ditelantarkan pembangunanya," tegas Murad.
Sementara itu, Wahyudin Alwalid menyatakan, kondisi jalan diberbagai desa di Kecamatan Donggo mencerminkan buruknya paradigma dan kebijakan pembangunan dari Kepala Daerah. Menurutnya, kondisi itu bertemu dengan apatisme dan pembungkaman bersama Pimpinan DPRD, lebih khusus anggota DPRD Dapil III.
"Mereka bersekongkol untuk merawat diskriminasi pembangunan dan membiarkan masyarakat pincang dalam beraktifitas. Mereka saya duga mesti tunggu jatuhnya korban, agar bergerak," jelasnya.
Dia menambahkan, berdasarkan data Pemkab Bima dalam LKPJ Bupati Bima 2016-2019 ditaksir 500 miliar lebih APBD dialokasikan pada Dinas PUPR. Anggaran itu dimaksudkan untuk peningkatan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi. Termasuk perincian untuk rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur tersebut.
"Sejak 2016 jalan di O'o, Kala, Kamunti dan Ndano Nae mulai memperlihatkan tanda-tanda kerusakan. Hingga pada tahun 2021 kerusakan sangat parah dan memanjang. Pemda bima tidak benar-benar mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi dan pemeliharan. Saya menduga, porsi anggaran itu ditimbun perut-perut serakah di Pemkab," tegasnya.
Sementara Kur'an Kritizs menambahkan, Pemda Bima dalam hal ini Bupati dan DPRD bertanggungjawab atas segala kerusakan infrastruktur jalan di Kecamatan Donggo
Sebagai informasi berikut tuntutan lengkap LTDS
1. Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bima Membuka Mata dan Nurani Memimpin Masyarakat Bima
2. Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bima Melakukan Peningkatan Jalan diseluruh Desa yang Mengalami Kerusakan di Kecamatan Donggo
3. Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bima Melakukan Evaluasi Total Dinas PUPR yang Diduga Menimbun Anggaran Rehabilitasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Tahun 2016-2020
4. Mendesak Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Dapil III Untuk Memastikan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terlayani.
5. Mendesak Pemda Bima (Bupati dan DPRD) Untuk Memimpin Secara Berkeadilan dan Mengakhiri Diskriminasi Pembangunan.
Dengn 5 tuntutan LTDS ini, semogah Bupati Bima membacanya melalui media ini agar jln di 4 desa O'O , Kala, kamunti dan Ndano na,e agar secepatnya di perbaiki tegasnya.
(RED/03)