 |
| Direktur LSM LPPK NTB Demo BANK BNI Cabang Bima Foto : Pimpred PeloporNTB |
Bima, PeloporNTB.Com - Unjuk Rasa yang di gelar oleh Lembaga Pemantau Pengawasan Korupsi (LPPK-NTB) terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) diduga sudah merugikan rakyat (UMKM). Massa Aksi menduga ulah BANK BNI Cabang Bima dengan oknum DPRD Kabupaten Bima menggelapkan anggaran senilai ratusan juta rupiah, Kamis (27/01/2022)
Uang kur yang seharusnya di terima oleh nasabah pemilik buku rekening, namun sebaliknya yang terjadi diluar dari jangkauan dan uang itu tidak diterima oleh nasabah.
"Pada saat masa aksi menekan kepala BNI keluar dari ruangan untuk menaggapi harapan masa aksi melalui orasi, justru yang terjadi antara masa dengan security hampir terjadi caos, dan berkat siaga dari aparat penegak hukum (anggata kepolisian polres bima kota) sehingga bisa meredamkan serta mengkondusifkan suasana" tutur Direktur Eksekutif LSM LPPK-NTB, Akbar S.Ikom.
Dalam pernyataan sikap LPPK NTB yakni, mendesak BNI bertanggung jawab atas dugaan kerugian pelanggaran dana kur terhadap oknun anggota DPRD, Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mengawasi secara ketat terhadap BNI Bima, badan pemeriksan keuangan mengaudit dana kur tahun 2021, dan tanggap serta adili oknum-oknun yang sudah melakukan tindakan kejaharat tentang program dana kur.
"Dana KUR tersebut untuk penggemukan sapi yang ditagih oleh pegawai BNI terhadap nasabah, sementara pihak Nasabah tidak pernah menerima uang KUR, penagihan tersebut sebesar 500 ribu di wilayah soromandi, kami punya Data" jelasnya.
Akbar S.Ikom mengatakan, Kami melakukan demonstrasi terkait masalah kur ini, karena merasa rakyat yang seharusnya mendapatkan kesejahteraan malah di zolimi oleh pihak BNI dan oknun DPRD, maka dari itu panggilan moral yang memanggil kami untuk melakukan tindakan seperti saat ini, "ungkapnya".
"Harapan kami kepada warga masyarakat, apabila ada hal-hal atau kejadian seperti ini mohon bantu kami untuk jujur dan bercerita agar kami melakukan presud terkait kebijakan yang tidak pro rakyat atau kejanggalan-kejanggalan terkait masalah yang merugikan masyarakat pada umumnya, "tegas Akbar".
"Seharusnya, pimpinan BANK BNI tidak boleh menghindar, ada beberapa teman-teman media ingin melakukan komfirmasi terkait tuntutan kami, namun petugas BANK menjawab dengan sinis, bahwa pimpinan dengan alasan tidak ada di kantor"ucap Direktur LSM LPPK-NTB Akbar S.Ikom (BL-01)