 |
| Ketua Apjati Bima Dompu Foto : Pimpred Billy PeloporNTB |
Bima, PeloporNTB.Com - Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Bima-Dompu, Syarifudin dan seluruh anggota Apjati serta APH terlibat dalam memberantas mafia PMI. Melindungi keselamatan PMI adalah missi Apjati yang utama.
“Imigrasi, Disnaker dan Dukcapil serta APH adalah Mitra kerja Apjati untuk sama-sama mengawal maraknya pemberangkatan CPMI ilegal, karena itu merupakan sebuah program kerja Apjati Bima Dompu, sesuai dengan hasil kesepakatan rapat yang digelar di hotel la Ila beberapa Minggu yang lalu. Dan menjadikan proses CPMI yang ilegal itu adalah musu yang paling nyata bagi Apjati" Tutur Ketua Apjati Bima-Dompu, Syarifudin kepada Media Ini, Jum'at (4/2/2022).
Dirinya mengharapkan, kita terus berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, khususnya untuk pemberantasan sindikat CPMI ilegal.
"Kita harus berbangga kepada kepala Imigrasi kelas III Bima, dibawah pimpinan Bapak (Muhammad Usman Red), yang tengah berjuang dengan keras untuk meningkatkan kelas imigrasi bima, dari kelas III naik menjadi kelas II, dan menurut Apjati ini adalah perjuangan keras dan perjuangan besar, yang harus kita hormati kita dukung bersama seluruh masyarakat yang ada diwilayah Bima dan Dompu, apabila kelas ini sudah tercapai maka akan ada penambahan satu bidang, dan pasti akan merekrut beberapa tenaga kerja diwilayah imigrasi tersebut" Ajaknya.
Ketua Apjati Bim-Dompu Syarifudin mengajak seluruh komponen mahasiswa, LSM dan Aktivis serta wartawan untuk mendorong kepala Imigrasi klas III Bima, karena semua itu adalah untuk kemajuan Daerah bima secara khusus.
Terkait adanya makelar yang dituding seperti yang marak diberitakan media lokal, Syarifudin menegaskan, Apjati sudah membahas dengan kepala Imigrasi untuk menertipkan adanya makelar, apjati akan menjelaskan nama-nama yang berhak untuk melakukan yang bertugas pengurusan paspor.
"Nama-nama ini antara lain kepala cabang atau UP 3 dan atau pengurus perusahaan masing-masing yang direkomendasikan oleh perusahaan tersebut yang memiliki legalitas dibawah naungan Apjati Bima dan Dompu" tegas Syarifudin.
Syarifudin juga menegaskan, tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap keberadaan jaringan mafia yang mengambil manfaat tidak wajar dari Pekerja Migran Ilegal (PMI) sesuai Undang-undang Nomor 18 tahun 2017, tentang perlindungan dan mengayomi CPMI atau PMI. (BL-01)