 |
| Keributan di Desa Rato Foto : Sadam Pelopor NTB |
Bima, PeloporNTB.Com - Audiensi sejumlah warga dengan Pemdes Rato terkait Bantuan langsung tunai (BLT) Kades hampir adu jotos Dengan warganya,Kecamatan Bolo Kabupaten Bima NTB di aula kantor desa setempat, pada Senin (21/3/22) pagi sempat memanas.
Agenda klarifikasi terkait persoalan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bermasalah itu pun diwarnai insiden. Pasalnya, Kades Rato Junaidin nyaris adu jotos dengan Lukaman salah satu warga yang hadir. Keduanya saling beradu mulut terkait pembagian BLT yang dianggap langgar prosesur. Bahkan mereka terdengar saling tantang untuk berkelahi di luar areal kantor.
Beruntung insiden itu cepat ditengahi oleh pihak aparat (TNI/Polri) yang hadir di lokasi. Sehingga emosi keduanya dengan cepat mereda dan suasana audiensi pun kembali kondusif.
Sebelumnya, Lukman menanyakan kepada Pemdes Rato yang berani melabrak aturan soal data penerima BLT. Sebab diketahui, penerima BLT juga mendapat BPNT yang disinyalir data ganda. Padahal pemerintah pusat sudah menegaskan lewat regulasi agar jangan sampai terdapat data ganda.
"Banyak kejanggalan yang dilakukan oleh Pemdes Rato terkait BLT ini. Penerima BLT juga mendapatkan BPNT. Buktinya sudah kita kantongi dan bisa kita pertanggungjawaban. Ini jelas melanggar regulasi," tegas Lukman salah satu warga, saat audiensi dengan Pemdes Rato.
Persoalan lain, ungkap Lukman, pembagian BLT tahap pertama (Januari, Februari, Maret) untuk 303 KPM tersebut juga dinilai amburadul. Pasalnya, setiap KPM harusnya mendapatkan Rp. 900 ribu, namun yang terealisasi hanya Rp 300/KPM.
"Harusnya setiap KPM mendapat Rp 900 ribu, kenapa hanya Rp 300 ribu. Ada apa dengan Pemdes Rato ini," tanya dia.
Tak hanya itu, lanjut dia, beberapa nama yang terdata sebagai penerima manfaat BLT tersebut sampai sekarang, uangnya belum juga diserahkan. Sementara yang lainnya sudah menerima. "Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, kenapa hak orang tidak dibagikan," tambahnya.
Kaitan dengan persoalan tersebut, Lukman menduga, ada skenario terselubung para oknum yang berkepentingan dalam tubuh Pemdes Rato. Mengingat tahun ini mendekati moment Pilkades. Sehingga, program BLT dinilai menjadi salah satu instrumen kepentingan politik petahana dalam meraih simpatisan.
"Jangan coba bermain dengan bantuan pusat hanya untuk kepentingan pribadi. Masih banyak cara yang sportif untuk bermanuver. Jangan hak warga yang dikorbankan," ketusnya.
Oleh sebab itu, dirinya mendesak kepada aparat penegak hukum (Inspektorat, Polres Bima, Kejari) untuk segera melakukan audit investigasi terhadap Pemdes Rato yang diduga melanggar prosedural terkait pembagian BLT yang dimaksud. "Kami minta APH segera bertindak terkait persiapan ini, jangan sampai kami bertindak dengan cara kami sendiri," ancam Lukman.
Sementara itu, Kepala Desa Rato Junaidin tidak mengelak bahwa penerima BLT terdapat data double. Namun, ia berjanji dalam waktu dekat akan menggelar rapat guna menyelesaikan data yang dimaksud. "Soal data double nanti kita akan lakukan rapat untuk merubah nama-nama tersebut," kata Kades usai menanggapi massa aksi.
Ia menjelaskan, adanya data double itu sebenarnya tidak ada unsur kesengajaan. Sebab, sebelumnya Dinsos Kabupaten Bima mendesak agar data penerima BPNT segera dikirim, sehingga pihak Pemdes Rato tidak mengetahui data penerima yang diverifikasi tersebut.
Disinggung terkait nama penerima BLT yang belum dicairkan uang-nya?, Kades dengan tegas membantah isu tersebut. "Tidak benar isu itu. Semuanya sudah kita bagikan," terangnya.
Kades juga berdalih, bahwa penambahan penerima BLT dari 101 menjadi 303 orang tersebut tidak ada muatan politik kepentingan Pilkades seperti yang dituduhkan. "Tidak ada seperti itu. Kita Pemdes hanya berupaya agar semua warga bisa dapat (pemerataan)," pungkasnya. (YAD-05)