Terbaik Dalam Pengelolaan Keuangan, KPK Rekomendasikan Daerah Lain Untuk Studi Ke Pemkot Bima
Cari Berita

Iklan 970x90px

Terbaik Dalam Pengelolaan Keuangan, KPK Rekomendasikan Daerah Lain Untuk Studi Ke Pemkot Bima

Jumat, 14 Oktober 2022

 

Rombongan Lombok Utara Saat Kunjungan di Pemkot Bima

Foto : Pimpred Billy Pelopor NTB 

Kota Bima, PeloporNTB.Com - Rombongan Pemda Lombok Utara Ketika Mengunjungi Layanan Command Centre. Guna Memberikan Sharing Ilmu Kepada Rombongan Tersebut, Staf Ahli Bidang Pendidikan Dan Pembangunan Ir. Supawarman Secara Detail Menjelaskan Point-Point Penting Operasional Layanan Masyarakat Berbasis Digital Tersebut.

 

Kabar mengejutkan datang dari Pemkot Bima, setelah gencar diberitakan terkait permintaan beberapa dokumen proyek rehab rekon pasca banjir tahun 2016 yang dari KPK RI. Rententan pekerjaan yang sebagaian besar terlaksana pada 2017-2018 itu pun kini telah sampai pada proses permintaan keterangan pada sejumlah kontraktor pemenang tander.


Namun kini kabar maupun berita miring tentang pemanggilan dari lembaga anti rasuah tersebut seolah ditelan oleh sebuah apresiasi yang diterima Pemkot Bima. Secara resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pengakuan secara tidak langsung terkait kesuksesan penerapan Command Center menjadi pusat dan pengolahan data pengaduan dan layanan masyarakat. Aplikasi SANINU sebagai pintu untuk mengakses layanan pada Command Centre telah terbukti dapat mengakomodir laporan atau permintaan masyarakat Kota Bima. Selanjutnya melalui Command Centre, semua aspirasi dan pengaduan masyarakat didistribusikan secara online kepada masing-masing OPD terkait. 


KPK secara terbuka merekomendasikan kepada Pemda Lombok Utara untuk studi banding terkait layanan sejenis Command Centre dan pengelolaan keuanagan Daerah pada Pemkot Bima. Fakta ini membalik semua kabar tidak sedap yang menyasar kinerja Pemkot Bima. Staf Ahli Walikota Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir. Supawarman menyambut rombongan Pemda Lombok Utara dengan antusias. 


"Command Centre merupakan basis data terpadu milik Pemkot Bima yang salah satu fungsi utamanya adalah menampung seluruh aspirasi masyarakat terkait layanan, selanjutnya data tersebut diteruskan secara online pada OPD terkait" Jelasnya. 


Pemerintah Kabupaten Lombok Utara secara terbuka mengutarakan bahwa kunjungannya ke Kota Bima ini merupakan rekomendasi dan referensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. (BL-01)