 |
| Pimpinan LSM Sumbawa Foto : Pimpred Billy Pelopor NTB |
Sumbawa, PeloporNTB.Com - Aliansi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Sumbawa menyampaikan pada, Rabu (2/11), mereka akan melakukan Aksi Akbar dan mengecam Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OP SDA V BWS NT 1 dan BM PT.BRANTAS ABIPRAYA di Kabupaten Sumbawa.
Ketua Umum Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa, Abdul Hatab menyampaikan bahwa Aliansi ini merupakan bagian akumulasi kekecewaan terhadap BM PT.BRANTAS ABIPRAYA dan PPK OP SDA V BWS NT1 karena tidak terbuka dan transparan.
“Aksi Aliansi LSM Sumbawa Bersatu meminta kepada PPK OP SDA V BWS NT 1 dan BM PT.BRANTAS ABIPRAYA minggat dari Sumbawa karena tidak merakyat dan meminta salinan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Remedial 13 titik bendungan disumbawa 1, sampai hari ini tidak ada kejelasan baik secara lisan maupun secara tulisan,” tegas Abdul Hatab.
Dikesempatan yang sama Ketua LSM Gertak Sumbawa sebagai penanggung jawab aksi (Koordum) Wel Sukrianto menjelaskan bahwa hasil Investigasi Lapangan dari Aliansi LSM Sumbawa Bersatu terkait dengan pekerjaan yang dikerjakan di beberapa titik bendungan diduga tidak sesuai Spesifikasi.
“Bahkan hasil Investigasi lapangan yang dilakukan oleh Aliansi LSM Sumbawa Bersatu mendatangi kantor PT BRANTAS ABIPRAYA dan PPK OP SDA V BWS NT 1 tidak pernah ada di Kantornya, dan sangat sulit ditemui sehingga timbul akumulasi kekecewaan untuk melakukan aksi akbar kepada kantor PT BRANTAS ABIPRAYA dan PPK OP SDA V BWS NT 1 NTB,” pungkas Wel.
Wel juga menegaskan bahwa Aliansi LSM Sumbawa Bersatu meminta kepada PPK OP SDA BWS NT 1 dan BM PT BRANTAS ABIPRAYA tidak bersembunyi atas adanya dugaan konspirasi jahat yang dilakukannya.
“Dimana PPK OP SDA V BWS NT 1 dan BM PT.BRANTAS ABIPRAYA tidak terbuka dan tidak tansparan sehingga menimbulkan mosi tidak percaya oleh Aliansi LSM Sumbawa bersatu,” pungkas Wel.
Aliansi LSM Sumbawa mengecam oknum BM PT.BRANTAS ABIPRAYA dan PPK OP SDA V BWS NT 1 di Sumbawa.
“Usir BM PT.BRANTAS ABIPRAYA dan PPK OP SDA V BWS NT1, karena Kedua oknum tersebut tidak menghargai Khususnya LSM yang ada di Kabupaten Sumbawa, dan apa dasar PPK OP SDA V BWS NT 1 tidak memberikan salinan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) di 13 titik remedial bendungan di Sumbawa 1, sementara semua mekanisme yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sudah dipenuhinya, namun hal tersebut tetap salinan tersebut tidak diberikan oleh PPK OP SDA BWS NT 1,” tutup Abdul Hatap. (BL-01)