Bima, Peloporntb.cok - Terkait program penanggulangan dan pencegahan Virus Corona (Covid 19) Tahun 2020, Serikat Masyarakat (SERAM) menuding Pemerintah Desa tonda Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dinilai gagal menggunakan anggaran COVID-19. Pernyatan tersebut disampaikan SERAM saat melakukan demo di depan kantor desa setempat, Rabu (17/6/2020).
Korlap I mori lestari mengatakan, sesuai Undang Undang Desa No. 6 tahun 2014 telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Desa di berikan wewenang dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki dalam meningkatkan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar yang berkisar Rp. 800.000.000 sampai lebih dari 1,5 milyar dari
setiap desa. Sebagai sentral ekonomi di kecamatan bolo, Desa tonda mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp. 1,287,128,711,00.Dengan jumlah penerima 100 KPM (Sumber sekertaris Desa). dari jumlah keseluruhan Alokasi Dana Desa ( ADD).
"Selain itu Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Bima ikut memberikan bantuan untuk seluruh masyarakat yang terdampak virus corona melalui beberapa bantuan berupa PKH, BPNT, JPS gemilang, JPS Bima Ramah, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagai bentuk pemerataan agar tidak ada unsur kecemburuan sosial yang terjadi di tengah masyarakat," ujarnya.
Namun berdasarkan penemuan kami di lapangan pembagian. Bantuan Sosial Tunai (BLT) bahwa ada dana blt yang menerima dobel dan ada sistim keluarga yang lakukan oleh pemdes dan BPD desa tonda terkait pembangunan W.C dan lembaga - lembaga yang ada d tonda tidak d berdayakan dan terkesan diskrimalisasi terhadap pemuda desa tonda selain itu pemerintah desa tonda terkesan tutup diri," terangnya.
Terkait hal itu, selaku Korlap II ompu To'i menyatakan sikap, mendesak pemerintah desa tonda untuk transparansi anggaran dana desa (ADD) di tahun 2019/2020 dalam bentuk fisik bekas. Kemudian mendesak pemerintah desa tonda agar transparansi penyalahgunaan anggaran COVID-19 serta stop ekploitasi masyarakat dengan bantuan COVID-19 untuk kepentingan politik.
Kordum sukirman progresif menegaskan pemerintah desa tonda untuk memberdayakan pemuda desa tonda dalam segala kegiatan desa.
"Kita juga mendesak pemerintah desa tonda untuk mengklarifikasi kembali pos kamling yang di bangun dengan anggaran puluhan juta rupiah," ungkapnya.
Mewakili rekan rekanya, pihaknya juga meminta kepada Pemdes tonda mendesak pemerintah desa untuk meluruskan kiblat desa tonda dengan baik dengan benar sesuai undang undang-undang dan ajaran islam," Pungkasnya.
"Terutama segera lakukan realisasi dan transparansi terkait anggaran COVID-19 dan pembangunan W.C (2019 -2020)," pintanya.
Kepala Desa (Kades) ABDULLAH AHMAD S.Pd Tonda membantah semua tudingan massa aksi, menurutnya apa yang dituduhkan tidak sesuai dengan realita.
"Terkait bantuan penanganan Covid 19. Kita sudah salurkan sesuai prosedur tanpa ada tendensi apa apa," ucapnya.
Kata dia, untuk pendataan penerima manfaat, pihaknya mengaku dilakukan oleh Tim Covid 19. Hanya saja mereka yang melakukan aksi hari ini tidak terakomodir karena Tim Covid 19 sudah terbentuk.
"Kita tidak mungkin melibat Tim Covid 19 diluar prosedur. Yakni sebanyak 10 orang di ketuai oleh kepala desa tonda dan waki ketua adalah ketua BPD beserta unsur lainnya," beber dia.
Ditambahkannya, Untuk transparansi, penerima manfaat bantuan BLT desa tonda sudah ditempel di papan pengumuman di kantor desa. Hal itu dilakukan agar semua elemen masyarakat mengetahui siapa saja penerima manfaat dari semua bantuan.
"Tidak ada yang disembunyikan. Semua peneirma manfaat kita tempel namanya di papan informasi," pintanya.
Kaitan masalah pembangunan W.C, itu ada tim pelaksana kegiatan yaitu kaur pembangunan bersama kepala dusun dan saya ( kades) bertanggung jawab atas kegiatan itu Kegiatan yang d lakukan oleh mereka bagi saya sesuai dengan R.A.B." pungkasnya
Terkait tidak adanya keterlibatan pemuda dalam pengerjaan itu kami akan mengkaji regulasi yang ada, kalau regulasinya ada maka kami akan ikut sertakan dalam pengerjaan berikutnya," Tutupnya
Pantauan langsung media ini, aparat keamanan TNI Polri berjaga jaga untuk mengantisipasi terjadinya hal hal tidak diinginkan, aksi demo berjalan dengan aman, masa akhir membubarkan diri secara tertib (PB-09)