Bima, Peloporntb.com - Puluhan Mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam persatuan mahasiswa dan pemuda sai (PMPS) mendobrak kantor desa. dalam aksi unjukrasa yang digelar didepan kantor desa tersebut massa Menuntut kembalikan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) dan sisa anggaran penanganan Covid-19, Senin, (15/6/2020).
Kordinator lapangan, Koorlap Marwan dalam orasinya menjelaskan, Tim Gugus Covid-19, yang dibentuk oleh pemerintah desa sai tidak ada yang kerja secuilpun. maka untuk menutup kesewenangan serta atas kelalaian tersebut, sehingga merekrut mahasiswa bidang Kesehatan serta pemuda dan membentuk relawan Covid-19, sebagai langkah strategis untuk menutupi ketidakjelasan dari pada Tim Gugus Covid-19 yang dibentuk oleh Desa Sai,"ungkapnya.
Kata Marwan, Sejauh ini Tim Gugus Covid-19 cacat dan gagal dalam penanganan Virus Corona, serta Relawan hanya dijadikan bahan Eksperimen. Pemerintah Desa Sai juga melakukan musyawarah terkait dengan adanya Pembubaran Relawan Covid-19, bagaimana bisa menetapkan hilang dan tidaknya Pandemi Covid-19 padahal Desa Sai ditetapkan zona merah pada pekan kemarin.
"Pertanyaan kami apa yang akan terjadi selanjutnya, jika Pandemi Covid-19 semakin berpotensi parah,"bebernya.
Selain warwan, Ade Irawan juga menyoroti,anggaran penanganan Covid-19 desa sai yang dipatok pada Musdes sebesar Rp.100.000.000 dari pemotongan anggaran BLT ADD tersebut, pencegahan Covid-19 menghabiskan hanya Rp.20.000.000.
"Sisa anggaran itu masih ada Rp. 80.000.000 belum ada kejelasan dari pemerintah desa ini menunjukkan kegagalan serta tidak ada sikap maupun ketegasan dari Pemerintah Desa untuk bertanggungjawab terhadap kerja Tim Gugus Covid-19 yang menyimpang,"sorotnya.
Menurut Ade sapaannya, Pemerintah Desa Sai harus menuntaskan persoalan Pandemi Covid-19 serta bantuan yang tidak tepat sasaran, maupun keberlanjutan anggaran Penangan Pencegahan Covid-19, dan keterbukaan informasi atas persoalan yang sudah atau belum mendapatkan bantuan, mulai dari pusat maupun Daerah. Pemerintah Desa Sai serta jajarannya justru memberikan harapan yang tidak jelas dan adanya ketertutupan informasi menunjukkan ada indikasi memakan hak daripada masyarakat Desa Sai.
"Pemerintahan Desa Sai harus profesional serta mewajib kembalikan sisa anggaran penanganan Covid-19 sebanyak Rp.80.000.000 dan alokasikan untuk BLT DD,"pungkasnya.
Dalam aksi tersebut massa menuntut
Kembalikan sisa anggaran penanganan Covid-19 sebanyak Rp.80.000.000 ke dalam BLT ADD dan Mendesak pemerintah desa sai agar terbuka serta mensosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat terkait Pandemi Covid-19.
Selain itu, Mendesak pemerintah desa sai untuk kejelasan serta transparan atas realisasi bantuan sosial Covid-19, dan Mendesak Pemerintah Desa Sai terkait Keterbukaan peralihan surat kuasa penerima BST Pusat yang tumpang tindih, kemudian Mendesak Pemerintah Desa Sai agar secepatnya menginformasikan serta Keterbukaan nama-nama yang mendapatka BLT-DD dan yang tidak mendapatkan sama sekali.
Hingga berita ini diturunkan pemdes Sai masih diupayakan untuk dikonfirmasi meminta tanggapan dan klarifikasi lebih dalam demi keseimbangan berita,"(PB-05)