Bima, Peloporntb.com - Pemerintah Kabupaten Bima Gagal dalam mengantasi kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran. gambaran secara umum untuk menjadi pembuka, secara per item akan dikupas dilain waktu. dari disisi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019, Kabupaten Bima hanya mencapai sekitar 4,29 persen sementara pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,02 persen.
Angka pengangguran diKabupaten Bima Berdasarkan data tahun 2018, sekitar 20.446 jiwa diusia produktif yakni usia 20 sampai 29 tahun dan pada tahun 2019 Kabupaten Bima masih masuk dalam daftar salah satu kabupetan termiskin diNusa Tenggara Barat (NTB) dari 6 Kabupetan yang terdaftar.
Bersarkan Laporan Keterangan Pertanggungajawaban (LKPJ) Pemkab Bima tahun 2019 antara lain;
Disisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp1.812.363.791.304,57 Kabupaten Bima masih bergantung pada Dana Perimbangan sementara pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih berkisar Rp135.874.141.560,57.
Sementara dalam urusan Ketenagakerjaan pemerintah Kabupaten Bima hanya menganggarkan sekitar Rp 3,8 Milyar. namun, hanya terserap Rp 3,7 Milyar lebih dan anggaran tersebut digunakan untuk program pelatihan berbasis kompetensi dan pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja sebanyak 575 orang disertai bantuan peralatan sebanyak 144 unit.
Namun dalam perkembanganya program untuk meningkatkan PAD terlihat nihil dan tak berdaya.Penyebabnya bisa terjadi karena kurangnya inovatif dan kreatif serta kemauan dari Pemkab Bima dalam meningkatkan PAD. dari banyak potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bima sebut saja Pertanian, Perternakan, Perikanan dan Pariwisata seperti jalan ditempat. Jika pemerintah membuat program untuk meningkatkan PAD dari salah satu sektor tersebut secara komprehensif maka dalam 2 hingga 3 tahun akan meningkat.
Hanya saja penulis melihat belum ada upaya Pemerintah Kabupaten Bima untuk serius dalam hal itu, sejauh ini masih menikmati dana bagi hasil. Sedangkan indikator suatu daerah itu dikatakan maju apabila APBD nya sebagaian besar ditopang oleh PAD. Bagi yang cacat intelektual menganggap bahwa bergantung pada dana perimbangan itu hal yang baik. pada sejatinya merupakan bukti ketidakmampuan kepala daerah dalam rangka mengembangkan potensi yang dimiliki. dari banyaknya fakta dilapangan mayoritas penduduk Kabupaten bima masih bergantung pada sektor pertanian merupakan bukti lain bahwa kurangnya lapangan kerja sehingga hal tersebut juga merupakan indikator ketidakberhasilan kepala daerah.
Jikapun Pemerintah Kabupaten Bima dalam hal ini Bupati mampu menggali dan mengembangkan sektor-sektor yang disebutkan diatas maka secara otomatis semua pihak akan mendapatkan manfaat mulai dari Daerah yang mengalami peningkatan PAD, pelaku UMKM terakomidir maka secara tidak langsung dengan sendirinya lapangan kerja terbuka sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bima dalam mengentaskan bukan isapan jempol saja.
Penulis Heriman, S.Pd. (TIM)