Dompu, Peloporntb.com - Sejumlah massa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Ranggo (IMPR), HMPM dan FKMP kembali melakukan aksi demontrasi jilid II didepan kantor desa ranggo kecematan Pajo, Kabupeten Dompu, Senin, (15/6/2020).aksi tersebut menuntut terkait tranparansi berbagai macam bantuan dimasa pandemi Covid-19.
Aksi ini dilakukan ini semata-mata meminta Pemdes Ranggo agar bisa memberikan data valid bagi para penerima ke lima jenis bantuan yakni, PKH, BST Kemensos, BLT Dana Desa, PKH Terpijar dan JPS Gemilang teriak Korlap Irwan dalam orasinya.
Irawan menjelaskan, diketahui masih banyak masyarakat yang layak, dan berhak mendapatkan bantuan tersebut, contohnya, salah satu bantuan PKH seorang warga yang sudah terdata dan memiliki kartu PKH yang seharusnya menerima bantuan.namun, belum pernah menerima bantuan sama sekalih. begitupun KPM BST Kemensos yang seharusnya menerima tiga tahap akan tetapi ditahap kedua ini diblokir sepihak oleh pemerintah desa.
"Pemblokiran beberapa nama masyarakat tersebut tanpa dikonfirmasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Sebenarnya, KPM juga sudah menerima tahap kedua dan ketiga,"bebernya.
Dikatakan,Pemuda desa ranggo tidak pernah dilibatkan dalam berbagai rapat atau musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa Ranggo. Sehingga selama ini keputusan yang ambil begitu sewenang-wenangnya.
Riyan, salah satu orator juga menyampaikan, Aksi jilid dua ini pihaknya meminta pemerintah desa ranggo untuk melakukan klarifikasi terhadap masyarakat belum menerima bantuan tersebut. karena dari Beberapa temuan-temuan dilapangan yang dilakukan pengumpulan data secara manual oleh IMPR sangat miris. sebab, masyarakat yang seharusnya mendapatkan hak atas bantuan itu tidak mendapatkan.
"Berita acara atas adanya keputusan rapat perubahan APBDes tahun 2020, sebanyak 30% seharusnya diketahui oleh publik seperti tuntutan pada aksi jilid I tidak diindahkan dan diberikan data oleh BPD dan Pemdes Ranggo,"ungkapnya.
Dalam Aksi tersebut sempat memanas dipicu lantaran dialog antara kepala desa dengan masa aksi tidak menuai titik terang. sehingga masa aksi melakukan penyegelan kantor desa Ranggo. (PB-06)