 |
| Mahasiswa UNMBO Hairil Darah Juang Foto : Billy Pelopor NTB |
Bima, Peloporntb.com - Politik Uang (Money Politik) di Pemilihan Umum (Pemilu) Indonesia menjadi permasalahan lima tahunan yang selalu hangat jadi perbincangan ditengah-tengah masyarakat. Terlebih jika masalah politik uang tidak tertangani dengan baik akan memberikan dampak buruk terhadap perjalanan pemerintahan yang dibentuk dari hasil pemilu.
Hal itu ikut menjadi sorotan mahasiswa sebagai penerus bangsa, seperti diungkapkan Hairil Darah Juang salah satu mahasiswa universitas Mbojo Bima.
Menurutnya, dari awal saja sudah terjadi tindakan menyuap, dan itu bukan sebuah kebiasaan yang baik. Bahkan untuk politik praktis pada Pemilu kurang tepat dan salah kalau harus menggunakan uang untuk mempengaruhi suara pemilih.
"Politik uang menciptakan sebuah ekosistem masyarakat yang tidak sehat, politik uang sudah sangat merajalela secara masif di setiap daerah di Indonesia. Apalagi terjadi sampai lingkup terkecil dilingkungan desa pun ada politik uangnya," jelas Mahasiswa Universitas Mbojo Bima, pemilik Akun Facebook Hairil Darah Juang, Selasa (8/01/2024)
Hairil mengungkapkan, kurang lengkap rasanya ketika mendekati Pemilu tidak membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.
"Politik uang yang dilakukan oleh seorang calon yang akan maju dalam kontestasi pemilu dan membayar sejumlah uang di daerah pilihnya dengan maksud agar calon tersebut memperoleh suara pemilih. Hal ini tentu merupakan pelanggaran yang dilakukan terus menerus setiap akan adanya pemilihan umum di Indonesia," tegasnya.
Tampa kita sadari bahwa para kompetitor ketika memenangkan pertarungan dikanca legislatif dan eksekutif itu dengan menggunakan transaksional politik akan terjadi korupsi yang terbesar di Indonesia, karena apa, mereka lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan sibuk untuk mengembalikan modal yang mereka gelontorkan pada sa,at mereka melakukan serangan fajar.
"Saya meminta kepada KPU dan BAWASLU untuk melakukan monitoring secara detail kepada para kompetitor dari legislatif ataupun eksekutif untuk memboikot transaksional politik tersebut" tutupnya. (Redaksi)