Bima, Peloporntb.com - gelar aksi demontrasi terkait keterbukaan dan transparansi Anggaran Dana Desa (ADD) dan bantuan sosial yang ada di desa simpasai kecamatan lambu kabupaten bima, pemerintah desa tidak mampu mengambil sikap yang jelas.
Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan mahasiswa dan pemuda peduli desa (GMPPD) dan sejumlah masyarakat desa simpasai kecamatan lambu kabupaten bima melakukan aksi unjukrasa. (Senin, 18/05/2020)
Aksi berlangsung di depan kantor desa simpasai.
Massa aksi menuntut kepada pemerintah desa simpasai untuk menindak lanjuti tuntutannya dan mendesak pemerintah desa melakukan keterbukaan pablik segala bentuk anggaran dan bantuan sosial. lebih-lebih rincian anggaran pelaksanaan pembangunan di desa simpasai.
Tak selang beberapa massa menyampaikan aspirasinya meminta kepada pemerintah desa untuk mendatanginnya, menerima aspirasinya dalam proses audiensi di luar kantor, sebab kalao audiensi di dalam kantor maka akan bermunculan anggapan buruk terhadap gerakan ini, dan tujuan nya juga supaya bisa didengarkan bersama-sama masyarakat.
kemudian yang mendatangi kami adalah sekdes, pernyataan sekdes selaku perwakilan pemerintah desa bahwa mereka menerima poin-poin dari tuntutan kami, katanya untuk menjawab poin tuntutan kami perlu waktu yang panjang untuk menjawabnya. Maka mereka belum bisa menjawabnya dan akan mengagendakan selesai lebaran.."ujar Abdul Azis, S.Sos" Selaku sekretaris desa simpasai kecamatan lambu kabupaten bima.
"Kami Gerakan mahasiswa dan pemuda peduli desa serta rakyat desa simpasai meminta kepada pemerintah desa untuk kemudian bersama-sama melakukan keterbukaan dan transparansi Anggaran Dana Desa, demi terwujudnya desa yang adil dan makmur.
Sebab kami menganggap bahwa ketidak terbukaan dan transparansi Anggaran Dana Desa itu sangat berdampak negatif dan merugikan masyarakat, sebab masyarakat tidak tau ADD itu larinya kemana, dan akan menimbulkan mosi ketidak percayaan terhadap pemerintah desa- Ujar angga bareka selaku kordinator lapangan(korlap 1)".
Mustamin/parlan selaku Koordinator umum (kordum) dalam orasinya mengatakan bahwa pemerintah desa kaku berjarak dan membosankan dalam mengelola desa.
Bentuk ketidak terbukaan dan transparansi ADD menandakan bahwa pemerintah desa tidak serius dalam menjalankan tugasnya sebagai pemerintah desa. pernyataan itu "Dengan suara kekecewaan".
"Jika pemerintah desa tidak mangambil keputusan dengan tegas untuk mengindahkan tuntutan kami selesai lebaran sesuai apa yang di katakan perwakilan desa yang menemui kami, maka kami akan kembali turun untuk aksi jilid II, dalam orasi ilham/kance selaku korlap 2. (PB-07)