Diduga SK Kontrak Dokter Ilegal, FPK Tuntut Copot Kadikes Kota Bima
Cari Berita

Iklan 970x90px

Diduga SK Kontrak Dokter Ilegal, FPK Tuntut Copot Kadikes Kota Bima

Selasa, 30 Juni 2020



Bima, PeloporNTB.Com - Kali Keduanya Front Pemuda Kritis (FPK), Kota Bima melakukan aksi demonstrasi didepan halaman kantor Dinas Kesehatan Kota Bima, aksi tersebut tuntut terkait SK Kontrak yang diduga Ilegal dan soal pembelajaan alat pelindung diri (APD) Covid-19, Selasa, (30/6/2020), siang tadi.

Puluhan massa sebelum orasi didikes Kota Bima, massa berorasi dihalaman kantor Walikota Bima. Kordinator lapangan, Bung Reppo dalam orasinya menegaskan, agar Walikota Bima, HM Lutfi SE mencopot Kepala Dikes, Drs. Azhari. Karena diduga telah melakukan manipulasi data SK Kontrak Dokter disejumlah puskesmas dan Rumah Sakit Kota Bima.

"Kami sudah mendapatkan data dugaan penyimpangan dilakukan kepala Dikes Kota Bima. Persoalan Ini sangat Fatal karena menyangkut manipulasi data SK Dokter Kontrak,"teriaknya.

Kata dia, jika Walikota tidak segera mencopot Kepala Dikes, maka kuat dugaan Walikota Bima terlibat dalam menyetujui SK Dokter Kontrak bermasalah tersebut.

"Kami uji dulu kemampuan manajemen kepemimpinan Lutfer di Kota Bima ini. Apakah mereka mampu tumpas oknum kepala dinas yang melakukan praktek nepotisme,"ungkapnya.

Orator lainnya,Usman Menyoroti, adanya pembiaran oleh Walikota Bima atas perilaku Kepala Dikes Kota Bima selama ini. Kepala Dikes Kota Bima tidak layak untuk dipertahankan. karena dinilai telah mencantumkan nama anak kandungnya, dalam SK Dokter Kontrak tahun 2019 dan 2020. Padahal anaknya tidak pernah melakukan intenship sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan gelar dokter.

"Ini jelas nepotisme. Memanfaatkan jabatan untuk kepentingan golongan, kelompok tertentu dan keluarga,"terangnya didepan kantor Dikes.

Aksi tersebut berjalan dengan amanat, damai dan mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian,".(PB-05)