 |
| Husnin Sekjend LPPK-NTB Foto : Pimpred Billy Pelopor NTB |
Penulis: Husnin Sekjend LPPK-NTB
Bima PeloporNTB.Com - Ada beberapa faktor yang tidak pernah diketahui oleh kita semua. Sadarkah kita ketika mengucapkan sebuah justifikasi kepada pemerintah yang sejatinya kita tidak tahu menahu apa yang sedang dipikirkan oleh pemerintah saat ini. Sedangkan Kota Bima kita tercinta ini memiliki potensi alam yang cukup tinggi.
Ada unsur kepentinganlah yang berbicara ketika mereka melihat fasilitas umum rusak yang diakibatkan oleh sekelompok kepentingan pribadi dan golongan baik secara politik, ekonomi, dan sosial.
"Jangan seolah kita ini menjadi the power of society untuk mengkritik Pemerintah yang mengatasnamakan membela kepentingan masyarakat" tegas Sekjend LPPK-NTB ini.
Husnin salah satu Aktivis LSM LPPK NTB ini Menegaskan, Saya tidak berbicara bahwa isu itu dibangun dan ditunggangi oleh sekelompok kepentingan ataukah memang benar-benar isu itu muncul dari paradigma yang berkembang di tengah masyarakat. Hemat saya, sebelum kita melakukan sebuah kritik ataupun spekulasi terhadap pemerintah, alangkah baiknya jika kita bisa menarik kembali akar permasalahan ini mulai dari apa yang menjadi faktor penyebab kerusakan jalan hingga kebijakannya tersebut, Entah siapa yang menjadi dalang dari semua ini.
Terlepas dari semua itu, arah pemikiran kita justru malah seolah pemerintahlah yang salah dan pemerintahlah yang harus bertanggungjawab atas semuanya. Hal ini justru bertimpang dengan adanya peran pemerintah dan seolah spekulasi itu akan menyudutkan salah satu pihak yaitu pemerintah.
Sekjend LPPK-NTB ini mengatakan, Saya meminjam bahasa Gramsci yang mengakui bahwa dalam masyarakat memang ada yang memerintah dan diperintah dimana hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus ketimbang melalui penindasan terhadap kelas sosial. Oleh karena itu, maka yang menjadi garis besar pemikiran saya adalah pemerintahlah yang memimpin dan masyarakatlah yang dipimpin dan dalam hal kebijakan pemerintah selalu menggunakan mekanisme consensus dan tidak melalui penindasan kepada kelas sosial.
Namun, Husnin mengakui terkadang ada sejumlah pihak yang melontarkan kritik hanya dari satu sisi atau sudut pandang, dan terkesan memojokkan lembaga yang dikritik.
"Kadang-kadang, kritik dikemukakan orang hanya dari satu sisi. Sisi tertentu yang memojokkan instansi lembaga yang dikritik. Ini tidak baik," kata Sekjend LPPK-NTB ini.
Bahkan, kata dia, kritik juga disampaikan tanpa disertai jalan keluar yang justru memberikan persepsi yang kurang produktif terhadap lembaga yang menjadi sasaran kritik.
"Siapapun yang mengkritik tidak boleh melihat satu sisi persepsi sehingga publik seolah-olah (menilai) negatif. Berikan juga solusi, jalan keluar," kata Husni.
Dirinya juga berpesan. Coba kita lihat, yang dulu para oknum penikmat karpet merah yang ada dalam lingkaran kekuasaan, yang dulu Pikirannya Oposisi, namun kini terbalik ketika Big Bosnya tumbang termakan rezim.
"Ketika berada di kubu Oposisi, kritiknya sangat tajam seakan merekalah tuhan kedua, tapi ketika berada dalam lingkaran koalisi seakan penguasa mereka itu tidak bersalah, seharusnya tawarkan solusi Dong" tutupnya. (BL-01)