Bima, Peloporntb.com - Sejatinya IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
"IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu daerah. Sebab itulah bagi kita, IPM merupakan data strategis untuk mengukur kinerja Pemerintah, juga sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)" Tutur Aktivis Delian Lubis pada media ini, Sabtu (24/10/2020).
Pada prinsipnya, IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan/Pendidikan,
Standar hidup layak.
"Pada titik inilah dimensi untuk menentukan IPM meliputi kesehatan yang di dalamnya terdapat indikator angka harapan hidup atau umur harapan hidup. Rerata umur harapan hidup orang. Selain itu, dimensi pendidikan yang dilihat berdasarkan harapan lama sekolah dan rerata lama sekolah.Terakhir dimensi standar kelayakan hidup" Jelasnya.
Namun demikian, rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bima ditengarai lebih banyak dipengaruhi kegagalan memenuhi target indikator rerata lama sekolah atau istilah lama disebut angka melek huruf. Angka buta huruf semakin meningkat, dan tidak berbanding lurus dengan menjamurnya lembaga PKBM yang menguras uang negara tersebut tidak mampu membawa Kabupaten Bima berada di peringkat yang tinggi dan tidak melorot ke urutan 7 di NTB, dan posisi paling terburuk di pulau Sumbawa dari 5 kota/kabupaten dengan IPM terendah yakni 66,37
"Status IPM dibagi dalam empat kelompok, yakni sangat rendah bila di bawah 60, rendah di kisaran 60-70, tinggi di level 70-80, dan sangat tinggi di atas 80" tutupnya. (PB-01)