 |
| Sebelumnya Koalisi LSM melakukan demo. |
Sumbawa Besar,PeloporNTB.Com- Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan menggelar aksi demonstrasi yang bertempat di Satker PJN II Sumbawa/ DPRD Kabupaten Sumbawa yang dimulai dari sekitar pukul 08.00 Wita sampai selesai pada Senin, 04/11/2021
Dalam surat pemberitahuan aksi yang dikeluarkan Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se-Nusa Tenggara Barat (NTB) sehubungan dengan adanya hasil temuan dan olah investigasi yang dilakukan oleh kami bahwa ada indikasi kuat adanya penyimpangan serta pengadaan anggaran dalam ruas yang sama pada pekerjaan PADAT KARYA Tunai (Cast For Work) dengan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Sanur Jaya Utama dari tahun anggaran 2020 dan 2021.
Dalam temuan yang tertuang dalam isi surat tersebut, antara lain ada pekerjaan paching, rabat bahu jalan, pasangan batu, mortal yudit, galian saluran penahan ombak, pembuangan limbah hasil galian yang begitu memprihatinkan, terutama pekerjaan yang ada di jalan garuda tahun 2020 dan di jalan Pelempit yang terlalu jauh menyimpang dengan spesifikasi. Kami menduga di sini telah terjadi konspirasi jahat antara Konsultan Pengawas, Kontraktor, PPK dan Satker. Proses ini semua tercium adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme yang menjadi musuh UU Nomor 31 tahun 1999 jo, UU nomor 20 tahun 2011 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Salah satu Ketua Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) Reformasi Kabupaten Sumbawa, Zaidul Mursalin mengatakan kepada media ini melalui telepon WhatsApp pada hari Jum'at (01/10/2021) Soreh, terkait dengan pemeliharaan roete alias longsekmen itu pekerjaan yang ada di Kopda 2.2 mulai tahun anggaran 2020 yang seharusnya wilayah Bukit Tinggi itu sudah dikerjakan yang sepanjang 400 meter. Namun yang terjadi di tahun 2020 membuat kubangan kerbau itu tendensinya.
Dolen sapaan akrab panggilan Zaidul Mursalin menambahkan, di tahun 2021 malah anggarannya di tambah yang notabennya masih belum dikerjakan, begitu juga dengan sekitaran baypas. "Air itu tersumbat di seluruh segi sepanjang salurannya itu," tegasnya.
"Yang seharusnya dikerjakan dan dilakukan normalisasi saluran dari titik simple Negara sampai Tano itu harus dilakukan normalisasi. Namun kenyataannya seperti itu," sambung Dolen.
Dijelaskannya, hasil tampal sulam atau paching yang dilakukan oleh PT SJU baik jembatan itu tidak beres dan selalu retak. "Begitu ditempel 2 bulan retak, tapi pekerjaannya tidak beres," kata Dolen.
Ditambah lagi, lanjutnya, hasil paching yang ke arah Pada sampai di sana itu hasilnya sangat tidak bagus. "Makanya di dalam orasi kami nanti, kami minta PT SJU itu hengkang dari Sumbawa tidak boleh ada, karena azas maanfaatnya ada tapi lebih besar mudaratnya," ujar Dolen.
Diakuinya, karena hasil paching tambal sulam itu mengundang kecelakaan. "Tahun 2020 itu ada kejadian Kepala Desa Mokong saudara Teko nama kerennya itu jatuh di wilayah Bukit Tinggi karena air itu meluap, sehingga ketika begitu dia melintas, kena jalan licin begitu dia ngerem langsung jatuh," tuturnya.
Lanjutnya, Kami juga menduga ada konspirasi jahat, sehingga tidak dikerjakan sampai sekarang.
Saat Wartawan menanyakan apakah sudah konfirmasi terlebih dahulu ke pihak Satker PJN II Sumbawa?. "Saya sudah pernah memberikan surat somasi, artinya kami meminta penjelasan. Namun tidak pernah ditemui PPK, Kasatker tidak pernah temui kami," ujar Dolen.
Lebih jauh dikatakannya, termasuk di depan UNSA, kalau kita dari arah Sumbawa ini, itu kan harus dibersihkan jalan itu. "Tapi tidak pernah dilakukan pembersihan bahu jalan itu.
"Normalisasi pas depan kolam renang itu, airnya kan malah di jalan semuanya, sehingga bahu jalannya kotor sekali, salurannya tidak pernah dibersihkan. Anggarannya tahun 2020 itu 8,5 M sekian, malah ditambah 8,6," Beber Dolen. (RED/02)