 |
| Hj.Sumarni Pengurus PKK Donggobolo Foto : Sadam PeloporNTB |
Bima, PeloporNTB.Com - Merasa keberatan atas pengunaan anggaran kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Donggobolo, Kecematan Woha diancam dilaporkan oleh Bendahara II ke Inspetorat dan pihak Kepolisian
Bendahara II PKK Desa Donggobolo Hj.Sumarni mempertanyakan sebagai pengurus yang juga menjabat sebagai Bendahara II pada PKK.Semestinya ketua PKK harus terbuka dalam pengelolaan anggaran sebanyak 20 Juta.
"Kami pertanyakan kemana anggaran itu digunakan untuk apa harus ada LPJ untuk laporan,"katanya Sabtu 06 Juli 2021.
Dirinya juga mendesak agar penggunaan uang negara dapat di pertanggung jawabakan dengan baik, Ketua memperjelas pengunaan untuk keperluan organisasi.
"Sebagai bendahara saya tidak tau menahu kegunaan anggaran itu kemana,"tanya Sumarni.
Dijelaskannya, selama terbentuknya PKK tahun 2020.pihaknya mengaku kegiatan PKK tidak pernah ada, anggaran itu kemana diperjelas kegunaannya.
"Saya menduga akibat saya tidak pernah tau kegiatan PKK dugaan saya bendahara satu dan Ketua ada permainan khusus kelola anggaran ini,"tegas Sumarni di Kantor Desa Donggobolo.
Dia meminta semua harus diperjelas,ini untuk kebaikan kita bersama dalam membantu kesejahteraan para ibu ibu khususnya kemajuan kita kedepannya.
"Jika tidak ada transapan masalah ini saya akan laporkan ke Inspektorat Bima dan APH,"tegasnya.
Sementara itu Bendahara I PKK Desa DonggoBolo, Leni Marlina menjelaskan anggaran tersebut pihaknya mengaku membelikan baju seragam, selebihnya terlalu jauh tidak tau menahu, Kalau anggaran 2021 kita upayakan ada kejelasan jawabnya dengan singkat.
Terpisah, Ketua PKK Desa DonggoBolo Sri Arina Ajis menyampaikan hal yang sama. Anggaran tahun 2020 sudah habis untuk jumlah anggaran yang di pergunakan selama 2020 sudah dipakai.
"Ini sudah enam Bulan berlalu jadi saya tidak ingat hal itu,"tambahnya.(RED/04)